Seminar Hukum dalam peresmian LBH Justice Nusantara MPK

• By Admin
• Kamis, 20 Maret 2025
• Pengunjung (47)

Jakarta, 18 Maret 2025 – Dalam upaya memperkuat landasan hukum bagi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen (MPK) secara resmi meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justice Nusantara MPK. Acara peluncuran yang digelar di APL Tower Lantai 27, Jakarta Barat, ini menjadi momentum penting dalam dunia pendidikan Kristen di Indonesia.

Acara ini diawali dengan sebuah seminar yang mengangkat topik “7 Problematika Hukum dalam Penyelenggaraan Sekolah Kristen dan Solusinya”. Seminar ini menghadirkan para ahli hukum terkemuka serta berbagai pemangku kepentingan dari beragam latar belakang di dunia pendidikan Kristen. Dalam sesi ini, para narasumber akan membahas berbagai tantangan hukum yang kerap dihadapi oleh sekolah-sekolah Kristen, serta memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi para pengelola sekolah, pendidik, dan pihak terkait dalam menghadapi dinamika hukum di lingkungan pendidikan Kristen.

1. Tumpang Tindih Aset Yayasan dan Gereja
   Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., menyoroti pentingnya pemisahan aset antara yayasan pendidikan dan gereja guna mencegah konflik hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan aset.
2. Kontrak Kerja Guru
   Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., menjelaskan tantangan dalam status kepegawaian guru di sekolah Kristen. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi ketenagakerjaan nasional dan kebijakan internal sekolah.
3. Dana BOS yang Berkeadilan
   Dr. Chandra Situmeang, CA., CPA.CRMP., memaparkan strategi penggunaan Dana BOS secara transparan dan efektif agar dapat mendukung mutu pendidikan di sekolah-sekolah Kristen.
4. Penanganan Kejadian Darurat di Sekolah
   Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., memberikan panduan hukum terkait tanggung jawab sekolah dalam melindungi siswa dari kecelakaan atau insiden darurat.
5. Perizinan Sekolah dan Persekusi
   Ivan R. Luntungan, S.H., M.H., M.M., membagikan success story dalam menghadapi tantangan perizinan sekolah serta strategi menghadapi persekusi yang kerap dialami sekolah-sekolah Kristen. Kesejahteraan Guru. Dalam sesi lainnya, Ivan juga membahas kebijakan upah guru dan tantangan mencapai kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah Kristen.
6. Bullying di Lingkungan Sekolah
   Dwi Erni Nugrohowati, S.H., M.H., M.Th., menjelaskan dampak psikologis bullying serta langkah-langkah edukatif dan hukum untuk mencegahnya.
7. Kolaborasi Nasional dan Internasional
   Debby Velina, S.H., menyoroti pentingnya kerjasama antara sekolah Kristen dengan institusi pendidikan nasional maupun internasional guna meningkatkan daya saing siswa.

Harapan bagi Masa Depan Pendidikan Kristen

Dengan hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justice Nusantara MPK, diharapkan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dapat terus berkembang dalam lingkungan yang aman, transparan, serta berlandaskan nilai-nilai integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keberadaan lembaga ini memberikan angin segar bagi dunia pendidikan Kristen, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang mungkin timbul dalam proses penyelenggaraan sekolah.

Seminar ini mendapat sambutan yang sangat positif dari para peserta, yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pengelola sekolah, pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya. Mereka berharap diskusi seperti ini dapat terus diadakan secara berkala, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dalam dunia pendidikan Kristen. Dengan demikian, setiap sekolah Kristen dapat semakin siap dalam menghadapi dinamika regulasi dan mampu menjalankan perannya dengan lebih profesional serta bertanggung jawab.

LBH Justice Nusantara MPK tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum bagi sekolah-sekolah Kristen, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, serta berkualitas di Indonesia. Melalui berbagai upaya advokasi, konsultasi, dan pendampingan, lembaga ini diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan sekolah-sekolah Kristen dengan kebijakan pendidikan nasional, sehingga mereka dapat terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan keberagaman.